Teknoiot - Publik dihebohkan dengan video yang menampilkan keberanian Bupati Meranti Muhammad Adil yang tanpa rem mengkritik Kementerian Keuangan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) minyak di wilayah yang dipimpinnya.
Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.
"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto dalam keterangan resmi yang dikutip dari riliswartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).
Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia.
Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.
“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu minta Presiden meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil tersebut. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya.
Presiden harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.
"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat.
Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.
Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.
“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.
“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.
Tak tanggung-tanggung, Adil bahkan menyinggung angkat senjata, memisahkan diri dari Indonesia, sampai eneg lihat orang kemenkeu.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Presiden segera mengevaluasi persentase bagi hasil untuk daerah penghasil migas.
"Sudah saatnya Presiden memperhatikan kembali aturan dana bagi hasil migas ini,” jelas Mulyanto dalam keterangan resmi yang dikutip dari riliswartaekonomi.co.id, Senin (12/12/22).
Bukannya tanpa alasan, Mulyanto menganggap masalah ini sudah menyinggung ranah sensitif terkait kedaulatan Indonesia.
Karenanya dibutuhkan langkah yang jelas untuk mengatasi masalah ini oleh Presiden.
“Buatlah besaran persentase bagi hasil yang adil dan masuk akal. Jangan sampai daerah penghasil migas kecewa lantaran tidak dapat menikmati hasil eksploitasi SDA mereka secara wajar," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu minta Presiden meninjau ulang semua aturan terkait dana bagi hasil tersebut. Termasuk meninjau ulang besaran bagi hasil dan komponen perhitungannya.
Presiden harus melibatkan semua pemangku kepentingan agar tidak ada daerah penghasil migas yang merasa dieksploitasi tapi tidak dapat menikmati hasilnya.
"Pemerintah harus adil terhadap daerah penghasil migas yang miskin. Jangan hanya menyedot SDA dari tanah leluhur mereka lalu setelah itu meninggalkan penderitaan bagi masyarakat.
Presiden harus belajar dari sejarah yang ada. Bahwa hampir semua gejolak atau perlawanan di daerah kepada Pemerintah pusat dipicu oleh urusan bagi hasil ini," kata Mulyanto.
Sebelumnya, Adil dengan penuh keberanian di hadapan Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengeluarkan uneg-unegnya tentang tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang ia anggap tak adil didapatkan oleh masyarakatnya.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 US$ dollar/barel," kata Adil dalam video yang tersebar.
"Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadiri waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong 'Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan'," tambahnya.
“Apa perlu Meranti angkat senjata," tanya sebagaimana dalam video yang tersebar.
“Jika tidak bisa juga, kita ketemu di mahkamah. Izin pak, saya eneg menghadap bapak ini, saya lebih baik keluar," pungkasnya.
Ref: Wartaekonomi
