Teknoiot - Wacana penundaan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 yang dibunyikan kembali oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mendapat kecaman dari kelompok masyarakat sipil. Salah satunya disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule.
"Disayangkan Ketua MPR Bamsoet (Bambang Soesatyo) sarankan pemilu 2024 ditunda. Demokrasi yang diperjuangkan dengan jiwa dan darah rakyat mau dibegal Ketua MPR," ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL yang dikutip, Jumat (9/12).
Dia memandang, sikap Bamsoet yang menginginkan Pemilu Serentak 2024 ditunda jelas-jelas tidak memiliki semangat demokratis.
"Demokrasi itu ada rule of law, ada law enforcement," tuturnya.
Maka dari itu Iwan Sumule memandang, jika ada pihak-pihak yang melawan aturan dalam institusi negara, apalagi yang bekerja atas nama rakyat, maka harus disingkirkan dari jabatannya.
"Wakil rakyat dan juga Ketua MPR model begini sebaiknya mundur saja, tidak amanah terhadap konstitusi, demokrasi dan rakyat," cetusnya.
Iwan Sumule mengingatkan, ketika aturan dalam konstitusi negara juga dilanggar, maka Indonesia akan menjadi negara barbar tanpa aturan. Jika demikian terjadi, rakyat akan menanggung beban paling besar.
“Yang lemah (rakyat) akan selalu dimangsa penguasa negara," demikian Iwan Sumule menambahkan.
"Disayangkan Ketua MPR Bamsoet (Bambang Soesatyo) sarankan pemilu 2024 ditunda. Demokrasi yang diperjuangkan dengan jiwa dan darah rakyat mau dibegal Ketua MPR," ujar Iwan Sumule kepada Kantor Berita Politik RMOL yang dikutip, Jumat (9/12).
Dia memandang, sikap Bamsoet yang menginginkan Pemilu Serentak 2024 ditunda jelas-jelas tidak memiliki semangat demokratis.
 |
| Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net |
"Demokrasi itu ada rule of law, ada law enforcement," tuturnya.
Maka dari itu Iwan Sumule memandang, jika ada pihak-pihak yang melawan aturan dalam institusi negara, apalagi yang bekerja atas nama rakyat, maka harus disingkirkan dari jabatannya.
"Wakil rakyat dan juga Ketua MPR model begini sebaiknya mundur saja, tidak amanah terhadap konstitusi, demokrasi dan rakyat," cetusnya.
Iwan Sumule mengingatkan, ketika aturan dalam konstitusi negara juga dilanggar, maka Indonesia akan menjadi negara barbar tanpa aturan. Jika demikian terjadi, rakyat akan menanggung beban paling besar.
“Yang lemah (rakyat) akan selalu dimangsa penguasa negara," demikian Iwan Sumule menambahkan.
Ref: RMOL
