Teknoiot - Sejumlah daerah disebut telah mencabut izin safari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) yang didukung partai Nasional Demokrat (NasDem) di Pilpres 2024.Daerah yang disebut NasDem yakni di Aceh dan dua daerah di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya dan Ciamis. Baru-baru ini NasDem mengatakan kondisi serupa terjadi di Riau.
NasDem mengklaim ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di Jawa Barat dicabut, namun mereka enggan mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin.
Sedangkan di Aceh, Pemprov Aceh telah menjelaskan bahwa agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai. NasDem mendapat kabar bahwa pemerintah Riau juga menolak acara Anies karena menggelar acara di waktu dan tempat yang sama.
Kelompok relawan Anies yang tergabung dalam Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) mencurigai ada upaya penjegalan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres 2024. Padahal jika belajar dari sejarah, upaya penjegalan itu justru memberi keuntungan bagi Anies.
KoReAn kemudian menyinggung Anies yang saat ini banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah. Padahal, sejumlah pihak sebelumnya yakin Anies akan kesulitan mencari panggung usai berhenti sebagai kepala daerah di ibu kota.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku masih belum bisa meyakini apakah pembatalan izin safari politik Anies murni masalah administrasi atau memang ada upaya penjegalan politik.
Namun apabila memang benar bahwa kejadian ini ulah dari lawan politik untuk menjegal langkah Anies, maka Kunto menilai kondisi itu malah memberikan sejumlah keuntungan kepada Anies. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya simpati sejumlah warga atas kejadian ini.
"Kejadian ini bisa menambah militansi pendukung Pak Anies. Sementara bagi mereka yang ada di tengah-tengah mungkin akan timbul simpati, karena mereka yang jadi korban selalu akan diberikan simpati bagi pemilih di Indonesia," kata Kunto dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kamis (1/12) malam.
Kunto belum bisa menyimpulkan kejadian ini masuk dalam strategi partai NasDem demi memberikan 'endorse' kepada Anies yang akan lebih sering didengar dan diperbincangkan publik.
Namun demikian, Kunto juga menilai bahwa opini publik akan liar dan bisa dengan mudah digiring bahwa Anies memang menjadi korban. Apabila memang benar ada upaya penjegalan, maka ia mengecam hal tersebut karena menodai iklim demokrasi di Indonesia.
"Terus terang saya tidak tahu ya entah itu murni administrasi atau memang ada penjegalan. Tetapi ini kan opini publik akan digiring bahwa ada sesuatu di balik pembatalan izin ini. Selain itu, menurut saya ini tidak bagus dalam event demokrasi apalagi ini menjelang pemilu 2024," kata dia.
NasDem mengklaim ada pihak yang meminta agar izin penggunaan lokasi di Jawa Barat dicabut, namun mereka enggan mengungkap pihak yang meminta pencabutan izin.
Sedangkan di Aceh, Pemprov Aceh telah menjelaskan bahwa agenda Anies bertepatan dengan renovasi sehingga Taman Ratu Safiatuddin tak bisa dipakai. NasDem mendapat kabar bahwa pemerintah Riau juga menolak acara Anies karena menggelar acara di waktu dan tempat yang sama.
Anies Baswedan sewaktu kunjungan di Palu |
Kelompok relawan Anies yang tergabung dalam Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) mencurigai ada upaya penjegalan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres 2024. Padahal jika belajar dari sejarah, upaya penjegalan itu justru memberi keuntungan bagi Anies.
KoReAn kemudian menyinggung Anies yang saat ini banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah. Padahal, sejumlah pihak sebelumnya yakin Anies akan kesulitan mencari panggung usai berhenti sebagai kepala daerah di ibu kota.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo mengaku masih belum bisa meyakini apakah pembatalan izin safari politik Anies murni masalah administrasi atau memang ada upaya penjegalan politik.
Namun apabila memang benar bahwa kejadian ini ulah dari lawan politik untuk menjegal langkah Anies, maka Kunto menilai kondisi itu malah memberikan sejumlah keuntungan kepada Anies. Salah satunya adalah kemungkinan munculnya simpati sejumlah warga atas kejadian ini.
"Kejadian ini bisa menambah militansi pendukung Pak Anies. Sementara bagi mereka yang ada di tengah-tengah mungkin akan timbul simpati, karena mereka yang jadi korban selalu akan diberikan simpati bagi pemilih di Indonesia," kata Kunto dikutip dari laman CNNIndonesia.com, Kamis (1/12) malam.
Kunto belum bisa menyimpulkan kejadian ini masuk dalam strategi partai NasDem demi memberikan 'endorse' kepada Anies yang akan lebih sering didengar dan diperbincangkan publik.
Namun demikian, Kunto juga menilai bahwa opini publik akan liar dan bisa dengan mudah digiring bahwa Anies memang menjadi korban. Apabila memang benar ada upaya penjegalan, maka ia mengecam hal tersebut karena menodai iklim demokrasi di Indonesia.
"Terus terang saya tidak tahu ya entah itu murni administrasi atau memang ada penjegalan. Tetapi ini kan opini publik akan digiring bahwa ada sesuatu di balik pembatalan izin ini. Selain itu, menurut saya ini tidak bagus dalam event demokrasi apalagi ini menjelang pemilu 2024," kata dia.
Ref: CNN